Rupa-Rupa Distribusi Film Kita: Sebuah Kegelisahan Bersama

SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on print

Memasuki hari keenam, program DocTalk FFD 2019 membincangkan topik seputar distribusi  dan pendanaan film dengan tajuk “Distribusi, Pasar, & Ekonomi Politik Film: Rupa-Rupa Distribusi Film Kita” yang diadakan pada Jumat (6/12) pukul 13.30 WIB. Bertempat di Kedai Kebun Forum, Yogyakarta, diskusi ini menghadirkan pembicara seperti Karolina Lidin (Nordisk Panorama, Denmark), Nia Dinata (Kalyana Shira Films), Matthieu de Faucal (Institut Français d’Indonésie (IFI) Jakarta) dan Yuke Sri Rahayu (Deputi Akses Permodalan BEKRAF).

Dimoderatori oleh Amelia Hapsari (In-docs), diskusi ini berangkat dari kegelisahan mengenai belum adanya dukungan formal pada distribusi film dokumenter di Asia Tenggara. Dukungan tersebut sebenarnya dapat hadir melalui platform yang secara aktif mendistribusikan dokumenter independen. Ketika membicarakan distribusi film, juga tidak bisa dilepaskan dari aspek pendanaan karena keduanya saling berkaitan.

Karolina mengatakan bahwa selama pengalamannya di dunia film dokumenter, ia juga menghadapi kegelisahan serupa mengenai problem distribusi dan pendanaan. Ia menyinggung bahwa aspek pendanaan adalah penting, tetapi tantangannya adalah bagaimana mendapatkan pendonor yang selaras dengan visi dan misi pembuatan film. Di sisi lain, untuk menarik pendonor juga dapat dilakukan dengan kerja-kerja kolektif membentuk forum-forum film dokumenter dan menjalankannya dengan profesional.

Sementara itu, Nia Dinata membagikan pengalamannya sebagai filmmaker dokumenter yang melihat bahwa bentuk dokumenter itu sendiri belum cukup bisa diterima luas oleh khalayak Indonesia, setidaknya di lingkungan sekitar Nia. 

Di Prancis, Matthieu menjelaskan bagaimana film dokumenter didistribusikan secara sistematis di bawah Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) yang menginduk ke Kementerian Budaya Prancis. Screening film dihadirkan dari kota ke kota dan menerapkan pembagian keuntungan penjualan tiket 50:50 antara CNC dan pihak film.

Mengenai skema pendanaan perbankan untuk perfilman, Yuke melihat program CSR (Corporate Social Responsibility) perbankan dapat masuk untuk memberikan suntikan dana. Skema pendanaan langsung sebagai bentuk ekonomi bisnis masih belum dapat dilakukan karena bank melihat sektor film sebagai produk intangible, bukan tangible.

Namun, Yuke berharap di bawah kepengurusan kementerian yang baru, film dapat lebih dilibatkan lagi terutama dalam menyokong sektor promosi pariwisata. Terlebih di bawah Bekraf, film adalah salah satu dari 16 subsektor yang ada di Ekonomi Kreatif dan mendukung film masuk dalam subsektor prioritas karena dinilai mampu memberikan multiple effect terhadap bergeraknya sektor ekonomi yang lain.

Diskusi berakhir sekitar pukul 15.00. DocTalk dan Public Lecture merupakan forum diskusi program tahunan Festival Film Dokumenter (FFD) yang membahas seputar wacana-wacana kritis dan kontemporer dalam ekosistem perfilman.