Mempertanyakan Dokumenter sebagai Perwujudan Atas Demokrasi

SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on print

Kamis (4-12) — Festival Film Dokumenter (FFD) 2019 menyelenggarakan DocTalk: Film Pendek dan Demokrasi yang Diinginkan. Bertempat di Kedai Kebun Forum, diskusi ini dimoderatori oleh Adrian Jonathan Pasaribu (salah satu pendiri Cinema Poetica) dan menghadirkan tiga pembicara; Fransiska Prihadi (Programmer Minikino Film Week), Aryo Danusiri (Film maker & peneliti), dan Jesse Cuming (Associate Programmer Toronto International Film Festival).

Diskusi dimulai dengan dua pertanyaan dan opini yang dikemukakan oleh Adrian. Apa sebenarnya demokrasi itu? Demokrasi seperti apa yang diinginkan? Ia berpendapat bahwa indikator kesehatan demokrasi di suatu negara dapat dilihat dari pilihan film yang tersedia bagi masyarakatnya. Semakin beragam film yang beredar di publik, semakin terbuka pula masyarakatnya terhadap keberagaman, perbedaan, dan kebaruan. Namun, film-film yang beredar di bioskop-bioskop komersial Indonesia harus melalui sensor yang cukup ketat.

Fransiska menegaskan bahwa Minikino senantiasa berupaya menciptakan ruang diskusi yang aman. Salah satunya menyesuaikan film-film yang ditayangkan dengan karakteristik penonton. Karakteristik penonton “umum” di Minikino Film Week yang setiap tahunnya mencapai 85% bisa dijumpai dalam tipe pemutaran pop-up cinema atau layar tancap yang berkeliling ke tiga desa berbeda di Bali. Sedangkan film-film yang membuka ruang lebih banyak untuk diskusi —biasanya mengundang kontroversi— ditayangkan dalam tipe pemutaran microcinema di tempat-tempat yang lebih intim. “Kami secara cermat dan teliti menghilangkan kata-kata yang bisa berkonotasi dalam katalog untuk dihubungkan dengan isu tertentu yang kontroversial, misalnya LGBT. Minikino percaya bahwa tidak ada gunanya frontal, tapi akhirnya menutup banyak pintu untuk bisa terhubung,” jelasnya.

Pandangan berbeda dilontarkan Aryo dan Jesse. Aryo menjelaskan bahwa selama ini pembicaraan tentang film dan demokrasi hanya dilihat dari aspek ekonomi dan politik. Demokrasi sebagai sebuah konsensus mengakibatkan lahirnya pengaturan mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dibicarakan. “Kenapa sih, kita secara tidak sadar merasa bahwa yang pantas dibicarakan dalam film Indonesia itu hanya masalah ekonomi politik? Bagaimana masalah distribusi, bagaimana film masuk ke bioskop kerap kali diperbincangkan. Yang jarang dibicarakan adalah, bagaimana ideologi kita mengenai film itu? Tidak melulu membicarakan ideologi yang ditransfer ke film,” ucapnya.

Ia lalu menambahkan bahwa estetika dan elemen-elemen mengenai film itu sendiri jarang didiskusikan. Hal tersebut menjadi penting ketika membicarakan film pendek secara durasi. Ada anggapan bahwa film pendek adalah film panjang yang dipendek-pendekkan.

Sederet pertanyaan muncul. Apakah film pendek adalah medium yang merdeka dari penjajahan film panjang? Apakah gambar itu adalah kendaraan untuk sebuah isu politik? Atau gambar itu punya kedaulatan sendiri? Bagaimana waktu bukan hanya sekadar diperbudak oleh cerita. Bagaimana waktu bisa menjadi cerita itu sendiri.

Kebebasan dalam demokrasi yang sering dikumandangkan —termasuk salah satunya pembuatan film— dipertanyakan oleh Jesse. Saat ini banyak orang secara sengaja mendegradasi kualitas gambar mereka —dengan menggunakan lo-fi photography— supaya disebut estetik. Bagimana lo-fi photography yang awalnya digunakan oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan akses dan fasilitas, kini justru sengaja dimanfaatkan orang-orang yang sebenarnya bisa menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik. Lantas, sejauh apakah kebebasan dalam pembuatan film? Apakah memiliki batasan-batasan tertentu? Apakah gambar yang disebut sebagai gambar yang baik dan buruk memengaruhi kebebasan itu sendiri?

Penulis: Nizmi Nasution

Close Menu