Thailand terjebak dalam siklus politik yang berulang (dan ganas)—yang bahkan memiliki istilah Thailand sendiri: wongchon ubat. Istilah tersebut merujuk pada fenomena kudeta yang berulang di Thailand, di mana telah terjadi hampir 30 upaya kudeta (baik yang berhasil maupun tidak) sejak 1912.
Wongchon ubat dapat dijabarkan dalam beberapa tahap, meskipun hal ini merupakan sebuah oversimplifikasi. Pertama, kudeta dimulai dari demokrasi yang rapuh dengan harapan untuk “mengembalikan” politik dan tatanan nasional. Setelah merebut kekuasaan, junta kemudian mengendalikan media secara ketat, merestrukturisasi lembaga negara, dan merancang reformasi menuju demokrasi baru yang mempertahankan kekuasaan militer. Setelah situasi “stabil”, junta menyusun konstitusi baru yang mendistribusikan kekuasaan kepada militer, monarki, dan elit. Di bawah konstitusi baru, pemilu kemudian diadakan—meskipun dalam kondisi “diatur” yang memungkinkan diskualifikasi tokoh politik oposisi, pembatasan kritik terhadap junta dan monarki, serta kontrol media oleh negara. Pemerintah baru yang terpilih beroperasi dengan otonomi terbatas—karena kebijakan baru (terutama yang progresif dan populis) memicu resistensi kaum elit. Pemerintah baru yang terpilih kemudian menerima tekanan dari institusi militer dan kerajaan, salah satunya melalui senat baru yang dibentuk di bawah kekuasaan junta yang berhak mengabaikan parlemen. Parpol dapat dibubarkan, pemimpin baru dapat dimakzulkan, dan bahkan legislasi dapat dihadang. Seiring meningkatnya frustrasi politik, polarisasi politik muncul; dan seiring bertumpuknya konflik, krisis nasional pun meletus.
Krisis nasional ini sering dijadikan alasan untuk intervensi militer; dari sinilah, kemudian, kudeta lain terbentuk. Siklus kudeta yang kronis ini terus terjadi akibat frustrasi publik—yang berharap adanya tatanan moral dan nasional baru yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya, kudeta-kudeta ini merupakan alat bagi elit plutokratik Thailand untuk tetap berkuasa. Setiap kudeta dan putusan pengadilan baru, meskipun tampaknya “mengembalikan” iklim politik, tetap mempertahankan hierarki mendasar yang mendukung kepentingan elit.
Salah satu contoh adalah Partai Future Forward yang progresif, dipimpin oleh Thanathorn Juangroongruangkit, yang didiskualifikasi dari parlemen setelah pemilu 2019 atas dugaan kepemilikan saham media—yang sebenarnya hanyalah detail teknis minor yang menjelma menjadi alasan pemecatannya. Mahkamah Konstitusi kemudian membubarkan partainya pada 2020, dengan putusan bahwa pinjaman dari Thanatorn kepada partainya merupakan sumbangan ilegal. Siklus ini berlanjut dengan Pita Limjaroenrat dan partainya, Move Forward Party, yang memenangkan pemilu 2023. Meskipun memenangkan pemilu, ia dihalangi untuk menjadi perdana menteri oleh senat yang ditunjuk berdasarkan Konstitusi 2017 yang disusun oleh junta. Kini partainya menghadapi potensi pembubaran karena upayanya untuk mereformasi undang-undang lèse majesté Thailand. Kasus-kasus ini menunjukkan pola yang jelas tentang kelangsungan monopoli elit atas kekuasaan.
Parasite Family (2022) bergerak menggunakan logika tersebut. Film pendek eksperimental ini mendayagunakan negatif film yang ditemukan untuk merepresentasikan keluarga-keluarga kaya Thailand, memanipulasinya melalui metode analog dan digital, dan akhirnya menggunakan AI untuk lebih mendistorsi gambarnya. Gambar-gambar tersebut menampilkan tokoh-tokoh berkuasa dan keluarga mereka untuk menekankan bahwa kekuasaan berasal dari keturunan kekuasaan itu sendiri. Sutradara Prapat Jiwarangsan menghidupkan foto-foto tersebut untuk menunjukkan bahwa meskipun beberapa di antaranya telah tiada, kekuasaan mereka masih berjaya dalam iklim politik Thailand. Teknik manipulasi gambar yang digunakan: analog, digital, lalu AI, merupakan cara untuk menandai masa: era pra-digital, era digital tengah, dan era pasca-digital. Sutradara kemudian berargumen bahwa seiring berjalannya waktu, sifat parasit dari keluarga-keluarga berkuasa ini menjadi lebih jelas dengan memanfaatkan AI sebagai representasi masa kini.
Saat ini, Thailand menghadapi konflik politik lainnya: skandal pemilu 2024 yang menuduh anggota senatnya terlibat dalam kolusi dan manipulasi suara, serta ketegangan yang terus berlanjut di perbatasan Kamboja-Thailand. Desas-desus tentang adanya kudeta yang akan terjadi beredar, meskipun semuanya masih belum pasti. Seiring dengan berlanjutnya siklus politik yang berulang di Thailand, isu-isu yang digambarkan dalam Parasite Family akan tetap relevan. Sebagaimana sejarah terus berulang, kita harus mengakui adanya kekuatan tersembunyi dari militer-monarki-birokrasi Thailand. Mari kita mempertanyakan dan pada akhirnya melawan kekuasaan yang ada. (Timmie) (Ed/Trans. Vanis)
Detail Film
Parasite Family
Prapat Jiwarangsan | 5 min | 2021 | Thailand
Seleksi Resmi untuk program Docs Docs: Short!
Festival Film Dokumenter 2025
