Rabu siang (26/11) waktu itu agak mendung sekaligus teduh. Cuaca seolah ikut memberi ruang untuk mendengar cerita Suvi Wahyudianto pada artist talk (bincang seniman) yang bertempat di Cemeti-Institute untuk Seni dan Masyarakat. Pada acara ini, Suvi mengajak peserta masuk ke “ziarah” yang telah ia tempuh sejak beberapa tahun terakhir; menyusuri jejak konflik Sambas 1999 melalui perjalanan performatifnya dengan seorang rekan. Temuan dan refleksi perjalanan tersebut kemudian ia lahirkan dalam pameran “Ziarah, Janji Masa Lalu (Pilgrim, Promise)” yang secara terang menolak narasi tunggal sejarah. Pameran ini menjadi narasi tandingan mengenai geliat praktik seni dan dokumenter yang dapat bersaling-silang. Arsip bukan hanya benda yang disimpan, melainkan juga cara hidup yang dirawat dan terus-menerus ditafsir ulang.
Bagi Suvi, Sambas bukan sekadar nama peristiwa atau tragedi. Semenjak konflik pada 1999 itu, Suvi, yang merupakan orang asli Madura, merasa enggan atau canggung bahkan ketika harus memperkenalkan diri sebagai orang Madura. Bukan karena identitasnya salah, melainkan karena ia tahu identitas itu akan menyabung banyak prasangka dan rasa takut yang tak sempat dinyatakan. Trauma yang ia ceritakan lewat pamerannya ini adalah pengalaman personal yang “ikut hidup” dalam keluarga dan lingkungan secara lintas generasi.
Cara Suvi mengolah ingatannya ialah melalui autoetnografi; menjadikan dirinya arsip berjalan, tubuh yang merekam dan direkam. Dalam metodologi ini, fragmen, puisi, dan catatan menjadi strategi untuk menyibak sesuatu yang sulit diungkapkan dalam kata-kata. Suvi, bersama Aloysius, fotografer/videografer asal Sambas, menapaki rute Madura—Sambas. Pada awal perjumpaan, ada cemas yang tak bisa dijelaskan. Pertemuan itu adalah pertemuan dua orang dari dua komunitas yang pernah dipertentangkan. Kemudian, perlahan, keduanya belajar bahwa darah memang sama merahnya, dan luka masa lalu adalah milik bersama, tetapi hak atas masa depan, untuk tidak mewariskan dendam, harus mereka perjuangkan.
Dalam presentasinya, Suvi menolak menempatkan seni sebagai pelipur lara. Ia lebih dekat pada gagasan konflik sebagai ketegangan struktural. Dari situ, seni menjadi medan pertempuran untuk mematerialkan luka kolektif agar dapat dikomunikasikan dengan lebih asertif dan afektif.
Sesi diskusi membuka tiga pertanyaan penting. Pertama, kenapa kita terus-menerus berkonflik, dan bagaimana memulai rekonsiliasi? Suvi menjawab bahwa ia memilih jalur seni karena ingin terlebih dulu memahami dirinya dan konstelasi identitas yang dibawanya, beserta traumanya. Seni mungkin tidak secara linier dapat menyelesaikan konflik karena efeknya tidak bisa dirancang. Namun, di ruang paling halus, yakni perasaan, seni bisa membuka pintu-pintu kesadaran dan perlawanan pertama. Kedua, apakah subjek (orang-orang yang melihat performa Suvi selama berkelana dari Madura—Sambas bersama Aloysius) tahu mereka adalah bagian dari karya itu sendiri? Suvi menyebut perjalanan ini personal, banyak momen spontan dan tak direncanakan dalam tataran performativitas sehari-hari. Etikanya ia negosiasikan sebagai proses: mengakui batas dan membiarkan kamera bekerja sebagai catatan. Ketiga, siapa yang diuntungkan dari “trauma” ini? Di sini, Suvi menyentuh lanskap yang lebih keras: politik kekuasaan yang merawat luka sebagai modal elektoral. Dalam kontestasi identitas, dari pemilu hingga pilkada, sentimen lama kerap diungkit untuk menebalkan barisan pendukung. Peta ini perlu dipahami agar rekonsiliasi tidak berhenti sebagai slogan.
Pada titik ini, “ziarah” dapat dimaknai sebagai cara berjalan: mengakui rasa takut, bernegosiasi dengan memori orang lain, menahan diri untuk tak mengubah pengalaman menjadi komoditas, dan berani berharap pada spekulasi rekonsiliasi; sebuah janji masa lalu yang ingin dipenuhi oleh masa depan. Di tengah zaman yang cepat memungut label; “ini suku apa?” atau “dia dari kubu mana?”, kerja seperti ini mengajak kita untuk memeriksa bahasa, gestur, dan keheningan yang sering memikul paling banyak beban. (Hesty N. Tyas, 26/11/2025)
