Penyelenggaraan Festival Film Dokumenter (FFD) 2019 telah berakhir pada 7 Desember 2019. Malam penganugerahan dan penutupan menjadi rangkaian acara terakhir dari gelaran FFD 2019 yang diadakan sejak Minggu (1/12) lalu. Bertempat di Gedung Societet Militair, Taman Budaya Yogyakarta, malam penutupan ini turut memutarkan film pemenang kompetisi kategori dokumenter pelajar setelah pembacaan pemenang dilakukan.

Acara dimulai dengan penyampaian rekapitulasi agenda FFD 2019 oleh Syifanie Alexander, programmer FFD 2019 untuk program Perspektif. Tahun ini FFD 2019 telah menayangkan 91 film dokumenter dari 22 negara yang terangkum dalam 15 rangkaian program di enam lokasi, yakni: Taman Budaya Yogyakarta, Kedai Kebun Forum, Auditorium IFI-LIP Yogyakarta, Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK), Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Selain penayangan film, FFD 2019 juga menghadirkan lokakarya kritik film, tujuh DocTalk dan dua Public Lecture, serta tiga ekshibisi yang dilaksanakan di Kedai Kebun Forum dan Lobi gedung Societet Militair.

Acara inti dari malam penganugerahan ini adalah pengumuman pemenang dari keempat kategori kompetisi yang dipimpin oleh Rugun Sirait, programmer FFD 2019 kategori Kompetisi. Dalam kesempatan ini, Rugun menyampaikan bahwa tahun ini FFD 2019 menerima 286 film dari 58 negara dan 17 provinsi di Indonesia dengan rincian sebagai berikut: 163 film kategori panjang internasional, 97 film kategori pendek, 17 film kategori pelajar, dan 9 film panjang indonesia.

Adapun para penerima penghargaan FFD 2019 adalah sebagai berikut:

Pemenang Kompetisi Kategori Dokumenter Pelajar diraih oleh film Tambang Pasir (Sekar Ayu Kinanti, 2019). Film Tambang Pasir dianggap sebagai film yang berbicara melalui fakta yang dikemas, namun tetap membuka ruang untuk dialog dan berpikir. Film ini juga berhasil menunjukkan keberpihakan filmmaker. Footage yang diambil sangat kaya dan dapat bercerita mengenai banyak lapisan isu-isu sosial.

Selain itu, para juri juga perlu mengapresiasi Pasur ‘Pasar Sepur (Sarah Salsabila Shafiyah, 2019) sebagai Special Mention. Film Pasur ‘Pasar Sepur’ dinilai sebagai film yang berani secara proses pembuatannya, teknis yang baik, namun gaya penceritaan sebaiknya lebih “ditajamkan.”

ST Kartono selaku perwakilan juri dari Kompetisi Kategori Dokumenter Pelajar menyampaikan catatan mengenai para peserta. “Film pelajar ini menariknya tidak terlihat seperti tugas sekolah, bahkan juri sempat lupa sedang menonton film yang dibuat oleh pelajar, dilihat dari pemilihan tema dan penggarapan teknisnya. Pelajar sadar bahwa film adalah medium komunikasi yang paling efektif berdasarkan pilihan mereka,” ujar Kartono.

Diary of Cattle (Lidia Afrilita & David Darmadi, 2019) menjadi pemenang Kompetisi Kategori Dokumenter Pendek. Menurut para juri, film ini dapat menceritakan kisah yang lebih luas melalui gambar-gambar yang puitis. Ini adalah bentuk baru film dokumenter pendek Indonesia yang ‘memperlihatkan, bukan menceritakan’, namun tetap saja memuat gambaran besar mengenai isu-isu yang penting. Audiens diajak untuk memerhatikan gambar di layar, dan tidak bergantung pada narasi lisan.

Sementara itu, juri sepakat untuk mengapresiasi sebuah film dengan gaya penceritaan yang baru, yaitu Cipto Rupo (Catur Panggih Raharjo, 2019) sebagai Special Mention. Cipto Rupo berhasil menyampaikan perjuangan dan hasrat untuk bertahan hidup menggunakan visual. Filmmaker dapat menunjukkan drama sentimental di karyanya ini secara terperinci.

Pemenang Kompetisi Kategori Dokumenter Panjang Internasional diraih oleh film The Future Cries Beneath Our Soil (Hang Pham Thu, 2018). Film ini dinilai karena pendekatan intimnya yang menyentuh kisah efek peperangan. Film ini menawarkan perspektif sinematik yang serius. Dengan memutarbalikkan asumsi kita mengenai Perang Vietnam, kita mengamati hal-hal detail yang masih membayangi komunitas rural, yang terpaksa menanggung akibat peperangan dan kehancuran lanskapnya. The Future Cries Beneath Our Soil tidak hanya mengisahkan tanah yang terluka, namun menyingkapkan jiwa manusia yang terserak.

Selain itu, Dewan Juri memberikan Special Mention kepada Lemebel (Joanna Reposi Garibaldi, 2019) atas pemanfaatan arsip footage secara kreatif serta keterkaitannya dengan kisah hidup seniman dan konteks sosio-politik. Film ini adalah sebuah perayaan dan penghormatan untuk seniman Pedro Lemebel dan keberaniannya dalam melawan marjinalisasi dan diskriminasi.

Sedangkan pemenang Kompetisi Kategori Dokumenter Panjang Indonesia diraih oleh film Om Pius, ‘Ini Rumah Saya, Come The Sleeping’ (Halaman Papua, 2019). Film ini menggabungkan sederetan impian, kegiatan sehari-hari, serta cerminan kondisi historis dan saat ini di Papua. Selain itu, film ini menyajikan metafor kuat tentang bagaimana masyarakat Papua selalu hidup dalam bahaya. Dikemas dengan selera humor yang baik dan pengeditan yang apik, Om Pius ‘Ini rumah saya, come the sleeping’ adalah kritik penting bagi kebijakan pembangunan di Papua.

Dewan Juri sepakat untuk memberikan Special Mention kepada Tonotwiyat ‘Hutan Perempuan’ (Yulika Anastasia Indrawati, 2019). Imaji Papua di media arus utama Indonesia berfokus pada potensi pariwisata atau gejolak politik. Dewan Juri hendak mengapresiasi usaha Yulika dalam memberi warna baru tentang narasi Papua yang mengedepankan kearifan lokal, serta cara hidup masyarakat Papua yang belum banyak diketahui oleh orang banyak, namun amat penting dalam menghadapi krisis iklim global.

Malam penganugerahan dan penutupan FFD 2019 resmi ditutup oleh Henricus Pria selaku Direktur FFD 2019. Ia mengatakan bahwa FFD merupakan ruang belajar dan berbagi yang aman, nyaman, dan inklusif. “Melalui film, kita saling bertukar pikiran dan pengetahuan, berusaha mengikis batasan-batasan seperti bahasa dan latar belakang. Namun pertanyaannya adalah, setelah kita keluar dari perayaan film ini, apakah kita akan berhenti membicarakan perbedaan-perbedaan isu? Bahkan, sesederhana mengucapkan terima kasih dan bertepuk tangan dalam bahasa isyarat,” kata Henricus.

Penulis: Nizmi Nasution

Rabu (4/12) — Festival Film Dokumenter (FFD) 2019 menggelar program DocTalk: Etnografi Indrawi di Kedai Kebun Forum. Melalui diskusi ini, peserta diajak untuk mengetahui bagaimana pendekatan etnografi indrawi digunakan sebagai metode dalam menghasilkan karya audiovisual. Dimoderatori oleh Fiky Daulay (Peneliti dari Kunci Study Forum & Collective), diskusi ini menghadirkan Aryo Danusiri (filmmaker dan peneliti) dan Muhammad Zamzam Fauzanafi (peneliti dan dosen Antropologi Budaya UGM)

Zamzam menjelaskan bahwa etnografi indrawi muncul sekitar 1990-an, bersamaan dengan masuknya pendekatan fenomenologi di antropologi. “Jika ingin meneliti masyarakat, jangan lagi melihat masyarakat atau kebudayaan sebagai teks. Teks itu dibaca, bukan sesuatu yang harus dipelajari. Sedangkan dalam fenomenologi, kebudayaan itu dilihat sebagai pengalaman, bukan untuk ditransformasikan ke dalam rangkaian kata-kata atau verbal, tetapi untuk dialami,” tutur Zamzam.

Bagaimana mendekati kebudayaan dengan pengalaman si peneliti itu sendiri? Metodenya kemudian berkembang, tidak harus selalu tertulis, tetapi juga bisa secara visual dan sonik. Orang-orang menganggap kalau membuat karya etnografi dengan pendekatan audiovisual akan lebih bisa mengakses pengalaman sensorial atau indrawi daripada tulisan.

Namun, ada perdebatan bahwa tulisan juga bisa mendeskripsikan sebuah fenomena atau sebuah gejala dengan sangat indrawi. Zamzam mencontohkan bagaimana Clifford Geertz menuliskan kematian seorang masyarakat Jawa yang sangat indrawi bagaimana bau dupa dan bagaimana orang-orang berkumpul. Sedangkan bagi mereka yang beranggapan bahwa visual lebih bisa mengantarkan pengalaman indrawi, itu karena adanya kamera atau teknologi dengan kualitas yang sudah sedemikian rupa. Contohnya, angle yang diambil close-up mewakili sentuhan, dan lensa wide angle mampu menciptakan perasaan tiga dimensi.

Lebih lanjut lagi, definisi etnografi indrawi dalam karya audiovisual menurut Zamzam adalah bagaimana merekam atau membuat satu produksi audiovisual dengan menggunakan pengalaman si filmmaker ke dalam suatu medium, misalnya kamera, yang ketika ditonton membangkitkan pengalaman penonton. Penonton tidak harus mengalami pengalaman yang sama persis seperti dalam karya audiovisual, tetapi sebenarnya mengingatkan pada memori-memori yang mirip seperti itu. “Kalau menunggu, rasanya kayak apa? Kalau menghadapi cuaca buruk, rasanya seperti apa?” kata Zamzam.

Ada yang menganggap bahwa teknologi dalam etnografi indrawi bisa “mewakili” pengalaman filmmaker ketika dia hadir di situ. Pada kenyataannya, persepsi manusia dengan teknologi itu berbeda. Penglihatan menggunakan mata adalah penglihatan binokuler, berbeda dengan sistem kamera. Oleh karena itu, Zamzam mengatakan perlu adanya teknik-teknik tertentu yang disebut rekayasa, baik ketika mengambil gambar atau proses editing. Proses perekaman gambar tidak sesederhana menekan tombol on-off saja. “Misalnya, ketika hadir dalam suatu peristiwa banjir dan kita kedinginan. Kamera tidak bisa menangkap dingin, kan. Maka perlu ada rekayasa cahaya melalui aperture kamera,” ucapnya.

Sedangkan Aryo berpendapat bahwa etnografi indrawi merupakan bagian dari pragmatisme, bahwa pengalaman bukan sekadar intermediary dari makna yang sistemik itu. Justru etnografi indrawi merupakan momentum di mana pengalaman mengalami redefinisi. Bagaimana individualitas, bagaimana aktor-aktor dan kondisi-kondisi tertentu tersebut mengubah atau meresistensi apa yang disebut sebagai kebudayaan sistemik. “Kalau misalnya mau tahu pengalaman minum di Kedai Kebun, ya bukan wawancara bagaimana sistem makna mengenai teh, tapi kita terlibat, kenapa sih pada siang ini dia memesan teh? Kondisi apa yang membuat orang akan melakukan pemilihan berbeda. Kita berfokus bahwa makna dari kebudayaan itu diperoleh melalui praktik, yang tidak stabil dan akan terus berubah,” tuturnya.

Selanjutnya, Aryo mengatakan bahwa pembuatan audiovisual dengan pendekatan etnografi indrawi untuk menangkap sesuatu yang tidak terduga, bukan untuk merekam proyeksi dari ide yang sudah dibayangkan sebelumnya. Pendekatan etnografi indrawi dalam produksi audiovisual untuk merekam hal-hal yang tidak bisa ditangkap dengan cara yang tekstual. “Membuat karya etnografi indrawi itu kan berdialog dengan tubuh, berdialog dengan publik, dan kemudian kita  sebetulnya mencoba menawarkan sesuatu ke publik, bagaimana dalam sebuah isu itu ada sesuatu hal yang invisible dari yang sudah visible. Tergantung bagaimana kita mau mendefinisikan wacana baru tersebut,” ujar Aryo.

Penulis: Nizmi Nasution

Memasuki hari kelima dalam perhelatannya, semangat FFD tidak surut. Kamis, 5 Desember 2019, FFD 2019 telah melangsungkan Doctalk panel Hacking Methods & Ethics Issue; “Intimacy and Ethics: Universal or Contextual?” di Kedai Kebun Forum. Pada kesempatan ini peserta diskusi diajak untuk mengetahui lebih jauh mengenai obsesi intimasi yang menggiring pada perilaku eksploitatif.

Doctalk panel Hacking Methods & Ethics Issue; “Intimacy and Ethics: Universal or Contextual?” dibuka oleh Dag Yngvesson sebagai moderator. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh ketiga pembicara, antara lain: Shin Eun-shil (programmer of Seoul Independent Documentary Film Festival (SIDOF), Korea Selatan), DS Nugraheni (filmmaker, Indonesia), dan Tonny Trimarsanto (filmmaker, Indonesia).

Tonny mengungkapkan jika kita sebagai filmmaker, kita harus menjadi bagian yang menyatu dengan film. Memang sulit untuk mendapat kepercayaan dari subjek hingga tidak ada batasan lagi yang membatasi. Persoalan yang muncul adalah apakah kedekatan yang intim akan menimbulkan eksploitasi? Jawabannya adalah kalau dekat dan intim, maka tidak akan terjadi eksploitasi.

Orang yang pertama kali berhak untuk menonton film adalah subjek. Jika subjek tidak menghendaki, maka scene akan diganti. Tetapi sejauh ini Nugraheni belum menemukan masalah tersebut. Sudah seharusnya filmmaker bertanggung jawab jika ada film yang bermasalah pada subjek.

Sedangkan menurut Shin, masalah etik disebabkan oleh hubungan khusus antara subjek dan pembuat film, tidak hanya untuk mendapatkan otorisasi pembuatan film dan distribusi. Masalah etik biasanya berpusat pada proses pembuatan film.

“Jika dari film timbul masalah dan ditinggalkan maka hal ini baru bisa disebut eksploitasi,” ungkap Nugraheni.

Selama kita masih memiliki hubungan baik dengan subjek, maka tidak terjadi masalah. Keintiman akan terbangun jika kita mendapat kepercayaan. Jika hubungan yang terjadi itu intim, maka eksploitasi tidak akan terjadi karena ada kepercayaan di dalamnya.

Penulis: Dinda Agita Dewi

Pada Kamis, 5 Desember 2019, kompetisi Dokumenter Panjang Internasional telah sampai pada tahap penjurian. Tahun ini delapan film yang masuk nominasi yaitu, My Lone Father (Anastasia Durand-Launay, 2018), A Donkey Called Geronimo (Bigna Tomschin 2018), Silvia (Maria Silvia Esteve, 2018), Sankara is Not Dead (Lucie Viver, 2019), Taking Place (Jérémy Gravayat, 2019), Lemebel (Joanna Reposi Garibaldi, 2019), Last Night I Saw You Smiling (Kavich Neang, 2019), dan The Future Cries Beneath our Soil (Hang Pham Thu, 2018).

Ada tiga juri yang menilai kedelapan film tersebut, yaitu Thomas Barker (associate professor di Universitas of Nottingham Malaysia), Karolina Lidin (Nordisk Film & TV), dan Nia Dinata (Kalyana Shira Film & Foundation). Penjurian dilakukan di Bioskop Sonobudoyo ketika mereka menyaksikan kedelapan film tersebut.

Ketiga juri kemudian melakukan sesi diskusi di Mediterania Resto untuk membahas lebih dalam tentang kedelapan film tersebut. Secara umum, mereka terkesan dengan kedelapan nominasi film tersebut.

“Secara pribadi, saya sangat terkesan dengan berbagai film (tadi). Sangat berbeda. Tidak hanya subjek materinya, tetapi juga cara mereka menggunakan alat sinema yang berbeda,” ujar Karolina Lidin di Mediterania Resto setelah sesi diskusi juri.

Kompetisi Dokumenter Panjang Internasional merupakan salah satu dari empat program kompetisi pada Forum Film Dokumenter (FFD) tahun ini. Program kompetisi didedikasikan untuk mempresentasikan film-film yang mampu menangkap isu-isu aktual di sekitar dan memberi perspektif kritis.

Adapun pengumuman pemenang Kompetisi Dokumenter Pelajar akan diumumkan pada malam penutupan FFD pada Sabtu, 7 Desember 2019.

Penulis: Tony Firman

Memasuki hari keenam, program DocTalk FFD 2019 membincangkan topik seputar distribusi  dan pendanaan film dengan tajuk “Distribusi, Pasar, & Ekonomi Politik Film: Rupa-Rupa Distribusi Film Kita” yang diadakan pada Jumat (6/12) pukul 13.30 WIB. Bertempat di Kedai Kebun Forum, Yogyakarta, diskusi ini menghadirkan pembicara seperti Karolina Lidin (Nordisk Panorama, Denmark), Nia Dinata (Kalyana Shira Films), Matthieu de Faucal (Institut Français d’Indonésie (IFI) Jakarta) dan Yuke Sri Rahayu (Deputi Akses Permodalan BEKRAF).

Dimoderatori oleh Amelia Hapsari (In-docs), diskusi ini berangkat dari kegelisahan mengenai belum adanya dukungan formal pada distribusi film dokumenter di Asia Tenggara. Dukungan tersebut sebenarnya dapat hadir melalui platform yang secara aktif mendistribusikan dokumenter independen. Ketika membicarakan distribusi film, juga tidak bisa dilepaskan dari aspek pendanaan karena keduanya saling berkaitan.

Karolina mengatakan bahwa selama pengalamannya di dunia film dokumenter, ia juga menghadapi kegelisahan serupa mengenai problem distribusi dan pendanaan. Ia menyinggung bahwa aspek pendanaan adalah penting, tetapi tantangannya adalah bagaimana mendapatkan pendonor yang selaras dengan visi dan misi pembuatan film. Di sisi lain, untuk menarik pendonor juga dapat dilakukan dengan kerja-kerja kolektif membentuk forum-forum film dokumenter dan menjalankannya dengan profesional.

Sementara itu, Nia Dinata membagikan pengalamannya sebagai filmmaker dokumenter yang melihat bahwa bentuk dokumenter itu sendiri belum cukup bisa diterima luas oleh khalayak Indonesia, setidaknya di lingkungan sekitar Nia. 

Di Prancis, Matthieu menjelaskan bagaimana film dokumenter didistribusikan secara sistematis di bawah Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) yang menginduk ke Kementerian Budaya Prancis. Screening film dihadirkan dari kota ke kota dan menerapkan pembagian keuntungan penjualan tiket 50:50 antara CNC dan pihak film.

Mengenai skema pendanaan perbankan untuk perfilman, Yuke melihat program CSR (Corporate Social Responsibility) perbankan dapat masuk untuk memberikan suntikan dana. Skema pendanaan langsung sebagai bentuk ekonomi bisnis masih belum dapat dilakukan karena bank melihat sektor film sebagai produk intangible, bukan tangible.

Namun, Yuke berharap di bawah kepengurusan kementerian yang baru, film dapat lebih dilibatkan lagi terutama dalam menyokong sektor promosi pariwisata. Terlebih di bawah Bekraf, film adalah salah satu dari 16 subsektor yang ada di Ekonomi Kreatif dan mendukung film masuk dalam subsektor prioritas karena dinilai mampu memberikan multiple effect terhadap bergeraknya sektor ekonomi yang lain.

Diskusi berakhir sekitar pukul 15.00. DocTalk dan Public Lecture merupakan forum diskusi program tahunan Festival Film Dokumenter (FFD) yang membahas seputar wacana-wacana kritis dan kontemporer dalam ekosistem perfilman.

Jumat (6/12) — Festival Film Dokumenter (FFD) 2019 menyelenggarakan DocTalk bertajuk Dokumenter dan Ekosistem Seni Indonesia. Agenda ini merupakan bagian dari program Lanskap: Salam untuk Abduh dan dilaksanakan di Auditorium IFI-LIP Yogyakarta. Diskusi tersebut dimoderatori oleh Amerta Kusuma (Board FFD) dan menghadirkan tiga pembicara: Lulu Ratna (penggiat festival film pendek dan co-founder Organisasi Boemboe), Kisno Ardi (filmmaker dan aktivis video komunitas), dan Aryo Danusiri (film maker dan peneliti).

Dalam Program Lanskap tahun ini, FFD 2019 ingin melihat kembali kiprah Abduh Aziz di bidang perfilman dan di wilayah sosial-politik Indonesia melalui film-film yang ia kawal sebagai produser, sutradara, maupun penulis. Abduh Aziz dikenal atas aktivisme dan advokasinya terhadap film sebagai produk seni dan budaya.

Sebelum diskusi dimulai, terlebih dahulu ditayangkan tiga dari empat film dalam Program Lanskap, yaitu:  Di Atas Rel Mati (Welldy Handoko & Nur Fitriah, 2006), Abracadabra! (Aryo Danusiri, 2003), dan Tjidurian 19 (Lasja F. Susatyo & M. Abduh Aziz, 2009).

Selanjutnya, tiga pembicara menceritakan bagaimana awal pertemuan dengan Abduh Aziz dan bagaimana memori mereka tentang Abduh Aziz. Lulu bercerita bahwa pertemuannya dengan Abduh dimulai saat mereka masih menjadi mahasiswa UI. Kemudian, Lulu dan Abduh beberapa kali bekerjasama dalam suatu proyek. Jakarta International Film Festival pada 1999 merupakan proyek kerjasama pertama mereka.

Abduh kerap kali diledek sebagai tukang bikin organisasi. Ia secara jelas bisa memfasilitasi segala hal yang ingin dicapai bersama. “Jika ada whiteboard, dia langsung memetakan apa saja hal yang ingin dicapai, lalu bagaimana cara mencapainya ke sana. Lalu, Abduh sering ada di awal mula gerakan dan terlibat aktif menggulirkan sesuatu. Dia mampu menghadirkan semacam kesadaran bahwa kita sedang bergerak menuju sesuatu. Ia juga mampu menempatkan pikiran orang-orang yang berbeda dalam suatu organisasi,” kata Lulu. 

Sedangkan Kisno pertama kali bertemu Abduh pada 2003 saat pemutaran film Aku Ingin Menciummu Sekali Saja (Garin Nugroho, 2002). Kemudian Kisno mengikuti workshop pembuatan film bersama Abduh. Namun pada saat itu, Kisno belum mengobrol secara intensif dengan Abduh. Perbincangan Kisno dengan Abduh terjadi ketika mereka bertemu di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki saat ada screening film. Dari situ, Abduh menawarkan bantuan penginapan di Cangkir Kopi—rumah produksi yang didirikan Abduh, yang berlokasi di Jatiwaringin—jika Kisno kembali berkunjung ke Jakarta.

Ada dua nasihat dari Abduh yang sangat diingat oleh Kisno. Pertama adalah, “Ketika kamu menjadi sutradara, bukan hanya semata-mata ingin mewujudkan film mu sendiri. Tetapi bagaimana kamu menguasai situasi dan orang-orang yang ada di lapangan,” ucap Kisno. Kemudian Abduh mengatakan, jika ingin menjadi sutradara film dokumenter, yang pertama kali harus diketahui adalah apa tujuan membuat film tersebut, gagasan apa yang hendak disampaikan, lalu bagaimana bentuk film yang tepat.

Aryo pertama kali bertemu Abduh saat masih duduk di bangku SMP. Mereka dipertemukan karena memiliki guru teater yang sama. Selanjutnya, Aryo dan Abduh bersama-sama belajar film dengan menyewa laserdisc, mulai dari film art house sampai yang mainstream. Bahkan, Abduh pula yang menyarankan Aryo untuk membuat skripsi tentang film, setelah keinginan Aryo untuk meneliti Teater Koma pupus. “Membicarakan Abduh Aziz bagi saya adalah membicarakan semangatnya yang menganggap bahwa film bukan hanya sekadar produk seni, tetapi proses pembentukan pengetahuan secara interdisipliner. Bahwa dokumenter bukan sebagai riset, tetapi dokumenter sendiri adalah proses riset. Dokumenter bukan sekadar pengejawantahan yang already defined knowledge. Knowledge sendiri adalah practice dalam pembuatan film itu sendiri,” tuturnya.

Penulis: Nizmi Nasution

Festival Film Dokumenter (FFD) 2019 menggelar diskusi bertajuk “Berkumpul di Ruang Aman: Memahami Ulang Bentuk Kekerasan dalam Komunitas dan Pencegahannya” di Kedai Kebun Forum. Agenda ini merupakan rangkaian dari Program DocTalk yang dirancang untuk menciptakan FFD sebagai ruang belajar dan berbagi yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua orang yang terlibat di dalamnya (tim festival, tamu festival, volunteer, dan pengunjung festival). Dimoderatori oleh Amerta Kusuma (Board FFD), diskusi ini menghadirkan Vauriz Bestika (inisiator kampanye Sinematik Gak Harus Toxic), dan Ayu Diasti Rahmawati (Dosen Fisipol UGM).

Diskusi diawali oleh Aiz —panggilan akrab Vauriz Bestika—yang memperkenalkan kampanye Sinematik Gak Harus Toxic, yang merupakan tanggapan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan komunitas dan kegiatan perfilman. Kampanye yang berpegang pada 15 bentuk kekerasan seksual yang dirangkum oleh Komnas Perempuan ini membuka aduan melalui google form. Setiap pengaduan yang masuk akan menjadi data untuk memetakan pola atau modus dari tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkar komunitas film dan kegiatan perfilman, serta menindaklanjuti pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan atau lembaga layanan lain jika pelapor menghendaki. “Dari situ kami mendapat empat bentuk kekerasan seksual yang umum terjadi, yaitu: perkosaan, pelecehan seksual, kontrol seksual, eksploitasi seksual,” kata Aiz.

Selain itu, Sinematik Gak Harus Toxic telah mengupayakan dua pencegahan kekerasan seksual. Pertama, membuat lokakarya pencegahan kekerasan seksual bersama delapan komunitas film dari berbagai daerah di Indonesia, dengan mengundang Andy Yentriyani, Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan periode 2010-2014 sebagai fasilitator pada November 2019 lalu. Kedua, mendorong komunitas film untuk menyosialisasikan code of conduct (panduan etik) untuk kalangan internal komunitas dan kalangan eksternal—saat komunitas film menyelenggarakan kegiatan atau festival.

Sayangnya, menurut Ayu, kekerasan seksual direduksi hanya sekadar masalah laki-laki dengan perempuan, dan aksi perempuan yang ingin membalas dendam kepada laki-laki. Padahal, ketika membicarakan kekerasan, semua orang—terlepas dari identitas dan ekspresi gender—bisa menjadi pelaku, korban, dan penyintas. Di sinilah relasi kuasa bekerja. “Kekerasan dalam bentuk apapun, seperti kekerasan gender, atau eksploitasi ekonomi, itu lebih mungkin dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa lebih tinggi terhadap orang yang kuasanya rendah. Bentuk kuasanya bermacam-macam, seperti posisi atau jabatan, umur, ras, agama, dan etnis,” tuturnya.

Lebih lanjut lagi, Ayu memaparkan bahwa kekerasan seksual jangan hanya dilihat dari tindakan pelaku terhadap korban. Kekerasan juga terjadi karena membiarkan pelaku bebas begitu saja. Bagaimana masyarakat masih memaklumi bahwa kekerasan seksual merupakan hal yang wajar dan melanggengkan playing victim.

Diskusi ditutup dengan usulan tindak lanjut kasus kekerasan seksual di komunitas masing-masing yang diajukan oleh kedua pembicara. Beberapa saran yang diajukan Aiz, antara lain; membicarakan dan menganggap bahwa kasus kekerasan seksual di komunitas film itu ada dan perlu didengarkan dengan asas penuh percaya serta perlu ditangani (menjadi saksi aktif), membuat ruang yang aman untuk dapat mendengarkan penyintas di komunitasnya masing-masing dengan asas penuh percaya (misal membuat divisi pengawas dan konseling), memilih pengurus dan anggota komunitas yang memiliki pemikiran dan komitmen untuk mau membicarakan, mencegah, dan menangani kasus kekerasan seksual, serta membuat prosedur penanganan dan pencegahan, misal pelayanan bantuan di daerah terdekat komunitas.

Ayu menambahkan, bahwa ruang aman sebaiknya juga menghadirkan ruang atau rumah secara fisik bagi penyintas. Alasannya, untuk beberapa kasus tertentu, penyintas membutuhkan tempat untuk bersembunyi dari pelaku yang sudah mengetahui alamat rumah penyintas.

Selain itu, Ayu mengatakan pentingnya melatih dan membekali diri sendiri untuk memberi pertolongan pertama secara psikologis. Tidak bergantung secara penuh kepada women crisis centre di daerah masing-masing yang kerap kali kewalahan menangani kasus kekerasan seksual. Sebagai contoh, Rifka Annisa Women Crisis Centre, Yogyakarta dalam setahun bisa menerima 500 laporan kasus kekerasan seksual.

Penulis: Nizmi Nasution

Pada 5 Desember 2019, programer dan kurator ekshibisi Festival Film Dokumenter (FFD) 2019, Fiky Daulay memandu tur kuratorial pameran film bertajuk Etnografi Inderawi di galeri Kedai Kebun Forum. Di ruangan tersebut terpajang karya dari empat filmmaker yang tergabung dalam SEL (Sensory Ethnography Lab). SEL adalah kolektif Antropolog yang berbasis di Universitas Harvard, Amerika Serikat.  

Perjalan kuratorial ini dimulai dari karya J.P Sniadecki berjudul The Yellow Bank (2019). Karya ini  menghadirkan pergantian cuaca di kota Shanghai yang begitu cepat, seiring dengan pergantian cahaya dari gedung-gedung tinggi. Pengunjung pameran akan dipancing untuk merasakan dinginnya air hujan yang seolah mengenai wajah atau anggota tubuh yang lain. Perjalanan dilanjutkan pada karya kedua, film An Aviation Field (Joana Pimenta, 2016). Pada instalasi tersebut tersedia sebuah tangga yang kemudian mendapat respon dari penonton untuk dimanfaatkan sebagai arena menonton film.

Berbeda dengan karya lainnya, Notes From The Fringe (2019, Aryo Danusiri) dilihat Fiky sebagai karya yang mampu membangun impresi penonton untuk merasakan apa yang dirasakan filmmaker pada dua periode peristiwa. Selanjutnya Terrace of the Sea (Diana Keown Allan, 2009) dihadirkan melalui instalasi ruang menonton dengan TV 21 inch yang diletakkan diatas sebuah meja, ditambah dengan sebuah bean bag. Instalasi yang demikian, membangun suasana di dalam rumah ketika mengamati peristiwa pada “rumah sementara” untuk pengungsi di Palestina. 

Fiky menjelaskan bahwa alur yang digunakannya dalam perjalanan ini dimulai dari peristiwa yang jauh dari manusia hingga ke persoalan intim. Mulai dari alam hingga melihat keluarga dari TV 21 inch.

Penulis: Nisa Rachmatika

Kamis (4-12) — Festival Film Dokumenter (FFD) 2019 menyelenggarakan DocTalk: Film Pendek dan Demokrasi yang Diinginkan. Bertempat di Kedai Kebun Forum, diskusi ini dimoderatori oleh Adrian Jonathan Pasaribu (salah satu pendiri Cinema Poetica) dan menghadirkan tiga pembicara; Fransiska Prihadi (Programmer Minikino Film Week), Aryo Danusiri (Film maker & peneliti), dan Jesse Cuming (Associate Programmer Toronto International Film Festival).

Diskusi dimulai dengan dua pertanyaan dan opini yang dikemukakan oleh Adrian. Apa sebenarnya demokrasi itu? Demokrasi seperti apa yang diinginkan? Ia berpendapat bahwa indikator kesehatan demokrasi di suatu negara dapat dilihat dari pilihan film yang tersedia bagi masyarakatnya. Semakin beragam film yang beredar di publik, semakin terbuka pula masyarakatnya terhadap keberagaman, perbedaan, dan kebaruan. Namun, film-film yang beredar di bioskop-bioskop komersial Indonesia harus melalui sensor yang cukup ketat.

Fransiska menegaskan bahwa Minikino senantiasa berupaya menciptakan ruang diskusi yang aman. Salah satunya menyesuaikan film-film yang ditayangkan dengan karakteristik penonton. Karakteristik penonton “umum” di Minikino Film Week yang setiap tahunnya mencapai 85% bisa dijumpai dalam tipe pemutaran pop-up cinema atau layar tancap yang berkeliling ke tiga desa berbeda di Bali. Sedangkan film-film yang membuka ruang lebih banyak untuk diskusi —biasanya mengundang kontroversi— ditayangkan dalam tipe pemutaran microcinema di tempat-tempat yang lebih intim. “Kami secara cermat dan teliti menghilangkan kata-kata yang bisa berkonotasi dalam katalog untuk dihubungkan dengan isu tertentu yang kontroversial, misalnya LGBT. Minikino percaya bahwa tidak ada gunanya frontal, tapi akhirnya menutup banyak pintu untuk bisa terhubung,” jelasnya.

Pandangan berbeda dilontarkan Aryo dan Jesse. Aryo menjelaskan bahwa selama ini pembicaraan tentang film dan demokrasi hanya dilihat dari aspek ekonomi dan politik. Demokrasi sebagai sebuah konsensus mengakibatkan lahirnya pengaturan mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dibicarakan. “Kenapa sih, kita secara tidak sadar merasa bahwa yang pantas dibicarakan dalam film Indonesia itu hanya masalah ekonomi politik? Bagaimana masalah distribusi, bagaimana film masuk ke bioskop kerap kali diperbincangkan. Yang jarang dibicarakan adalah, bagaimana ideologi kita mengenai film itu? Tidak melulu membicarakan ideologi yang ditransfer ke film,” ucapnya.

Ia lalu menambahkan bahwa estetika dan elemen-elemen mengenai film itu sendiri jarang didiskusikan. Hal tersebut menjadi penting ketika membicarakan film pendek secara durasi. Ada anggapan bahwa film pendek adalah film panjang yang dipendek-pendekkan.

Sederet pertanyaan muncul. Apakah film pendek adalah medium yang merdeka dari penjajahan film panjang? Apakah gambar itu adalah kendaraan untuk sebuah isu politik? Atau gambar itu punya kedaulatan sendiri? Bagaimana waktu bukan hanya sekadar diperbudak oleh cerita. Bagaimana waktu bisa menjadi cerita itu sendiri.

Kebebasan dalam demokrasi yang sering dikumandangkan —termasuk salah satunya pembuatan film— dipertanyakan oleh Jesse. Saat ini banyak orang secara sengaja mendegradasi kualitas gambar mereka —dengan menggunakan lo-fi photography— supaya disebut estetik. Bagimana lo-fi photography yang awalnya digunakan oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan akses dan fasilitas, kini justru sengaja dimanfaatkan orang-orang yang sebenarnya bisa menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik. Lantas, sejauh apakah kebebasan dalam pembuatan film? Apakah memiliki batasan-batasan tertentu? Apakah gambar yang disebut sebagai gambar yang baik dan buruk memengaruhi kebebasan itu sendiri?

Penulis: Nizmi Nasution

Pada 4 Desember 2019 Festival Film Dokumenter (FFD) 2019 menggelar kuliah umum bertajuk Indonesian Cinema after the New Order Going Mainstream di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. Acara yang menjadi rangkain program Doctalk FFD, menghadirkan Thomas Barker sebagai pembicara. Selaku associate professor di University of Nottingham Malaysia yang mengajar di bidang komunikasi dan Film serta Televisi, dia menemukan bahwa terma film nasional telah berubah setelah ’98.

Film nasional tidak lagi mengacu pada film-film yang membahas sejarah negara atau wawasan tentang kenegaraan. Thomas menggunakan Ratu Ilmu Hitam (Kimo Stamboel, 2019) sebagai alat untuk membicarakan perubahan (baca: perkembangan) sinema Indonesia ke arah yang lebih mainstream. Sebagai film horor “film ini menyetir penontonya pada kepercayaan lokal, sehingga ini bukan film horor a la Amerika atau Hollywood atau Korea, tapi memang dilatarbelakangi oleh kepercayaan dan realitas lokal,” tegas Thomas.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa film ini tidak hanya diminati karena genre-nya, melainkan juga karena konsep narasi yang dekat dengan kehidupan penontonnya. Kedua, film ini adalah remake (dibuat ulang) dari film sebelumnya yang pernah tayang di tahun 1981. Ketiga, film ini menggunakan artist dan aktor yang dikenal dan digandrungi oleh anak muda saat ini. Keempat, sutradara adalah anak muda yang telah memiliki banyak pengalaman. Kelima, muncul kerjasama antara production company lama dengan modal baru. Keenam, post production di negara lain yang menunjukkan adanya peristiwa transnasional dalam dunia film. Ketujuh, marketing yang luar biasa gencar dan masif. Terakhir, penontonnya telah mencapai satu juta orang.

Pada acara yang berlangsung selama dua jam ini, Thomas menegaskan bahwa pasar memiliki  peran penting bagi perkembangan film Indonesia ke arah yang lebih “pop”. Perkembangan ini dibangun oleh masyarakat lewat jaringan bioskop, festival, dan berbagai pemutaran-pemutaran yang berlangsung secara mandiri di berbagai wilayah. 

Penulis: Nisa Rachmatika