Menyiasati Perpindahan atas Konteks Ekonomi-Sosial-Politik dalam Diskusi

Diskusi Displacement dan Siasat

Berangkat dari narasi pada film Jakarta Unfair (Sindy Febriyani & Dhuha Ramadhani, 2016) dan Sosrokusuman (Ninndi Raras, 2016), problematika atas tata ruang kota yang selalu menjadi isu hangat untuk dimunculkan ke permukaan telah diperbincangkan dalam diskusi bertajuk Displacement dan Siasat pada Sabtu (10/12) lalu. Menjelang malam penghargaan dan penutupan Festival Film Dokumenter (FFD) 15, diskusi pada hari itu sekaligus menjadi penutup atas serangkaian program diskusi yang telah dilakukan oleh FFD sejak Kamis (8/12), di hari kedua pelaksanaan FFD 15.

Dalam telaah atas siasat penggusuran berdalih restorasi pun relokasi di Jakarta, Jakarta Unfair secara cantik dan lugas telah memunculkan perspektif baru atas apa yang selama ini terjadi di sana. Ketika media-media massa hanya memunculkan potongan cerita pendek dengan citra bagus (bagi pemerintah setempat) dan tentu ‘aman’ untuk dipublikasikan, maka Jakarta Unfair adalah kebalikannya. Lewat medium film, secara apik, Sindy dan Dhuha – selaku sutradara – telah membangun argumen-argumen yang mengkritik secara vertikal lewat dokumentasi humanis yang ditampilkan. Film sama yang dibatalkan tayangnya dalam gelaran “Documentary Days” di XXI TIM (Taman Ismail Marzuki) 26 November lampau atas alasan ‘risiko keamanan’ ini menjadi film penting. Menyoal isu subtansial sekaligus urgen untuk diwartakan. Mengingat media konvensional dan komersial yang berpusat di Jakarta dan beroperasi secara nasional sangat jarang mewartakan kegagalan pemerintah Jakarta dalam mengatur ruang tata kota selain, lagi-lagi, mengangkat isu yang penuh dengan intrik politik dengan senjata agama yang selalu laku sebagai barang dagangan – seperti yang sedang santer terdengar akhir-akhir ini.

Screening Film Jakarta Unfair & Sosrokusuman

Tersebutlah beberepa montase yang menampilkan testimoni-testimoni Jokowi dan Ahok, di saat sebelum mereka menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang kontradiktif dengan realitas terbaru. Keluh-kesah dan aspirasi sebagian warga Jakarta yang terlempar jauh dari tempat asalnya tentang bagaimana ruang tinggal mereka yang baru, meskipun higienis dan rapi, tidak sebanding dengan apa yang telah dihilangkan oleh pemerintah, seperti: bangunan, harta, memori, hingga pekerjaan. Dinamika warga tergusur selepas beradaptasi di lingkungan baru dan harus tetap menyambung hidup, entah bagaimanapun caranya. Hingga cuplikan ‘menyentuh’ di saat warga melakukan ibadah di hari besar di tengah-tengah sisa reruntuhan bangunan mereka dan anyir bau dari banyaknya sampah yang berserakan, atau jawaban-jawaban sederhana yang keluar dari mulut beberapa anak kecil jika penggusuran tidaklah seperti apa yang mereka kira dan harapkan.

Mendekat secara retro-spasial, di kota di mana gelaran Festival Film Dokumenter dilaksanakan, di Yogyakarta. Sosrokusuman hadir dengan isu yang lebih fokus menyoal tentang kampung Sosrokusuman yang terletak di tengah-tengah pusat Kota Yogyakarta, di mana setengah bagiannya telah dimiliki oleh pengusaha atas kepentingan perluasan hotel dan pusat perbelanjaan. Keresahan atas hal ini juga tak menutup kemungkinan untuk bisa dirasakan oleh masyarakat di luar Sosrokusuman, coba ketik kata kunci ‘Sosrokusuman’ lewat laman pencarian Google dan Anda akan langsung menemui nama-nama hotel yang terjejer megah di halaman pertama alih-alih sebagai kampung dengan nuansa khas Yogyakarta yang melekat secara kental.

Bermula dari pelanggaran pengesahan kepemilikan sertifikat tanah yang lama dan baru milik warga. Film ini mengikuti Mbah Ledjar dan warga Sosrokusuman lainnya dalam proses penuntutan dikembalikannya akses jalan dan fasilitas publik di kampungnya. Serangkaian advokasi juga aksi yang dilakukan di antara seng-seng pembatas berbagai proyek pembangunan pun dilakukan. Tidak memandang gender, usia, dan agama, mereka bersama bersatu-padu untuk melawan ketidakadilan yang tengah menimpa.

Dari kiri ke kanan Franciscus Apriwan, Octi Sundari, Sindy Febriyani, Kus Sri Antoro

Menghadirkan Kus Sri Antoro (Peneliti, Jogja Darurat Agraria), Sindy Febriyani (Sutradara Jakarta Unfair), Octi Sundari (Editor Jakarta Unfair) sebagai pembicara, dan Franciscus Apriwan (Koordinator Program Diskusi) sebagai moderator. Isu politik pembangunan yang dipaparkan dalam kisahan kedua film di atas lantas didiskusikan. Sajian diskusi dari jabaran program utama Perspektif ini mengelaborasikan ‘Displacement’ sebagai perpindahan. Dalam rupa penggusuran dan ketimpangan yang terjadi selepas terjadinya pelimpahan wewenang dalam gagasan yang melingkupi warga dan kotanya, hingga konteksnya yang terjadi di Yogyakarta.

Kus Sri Antoro, tentang mengapa masalah tata ruang kota di Indonesia selalu terjadi di mana-mana telah memberikan premis baru dalam pernyataannya. Mencuplik paham pemerintah yang menganggap pembangunan sejalan lurus dengan kesejahteraan. Opsi gusur adalah sebuah solusi, ketika orang miskin hilang maka kemiskinan pun akan hilang, absurditas yang bisa dianalogikan seperti: “jika tidak ingin gegar otak, maka jangan punya otak.”

Sikap pemerintah seperti ini terlihat dalam salah satu sequence di Jakarta Unfair, di mana warga terpaksa banting setir profesi untuk tetap bisa menghidupi keluarganya. Pemerintah seakan cuci tangan selepas warga, secara mentah-mentah diberikan akses rusun gratis sebagai tempat tinggal hanya selama tiga bulan – dan tetap harus membayar di bulan berikutnya. Tanpa ada pelatihan khusus untuk membuat masyarakat berdaya secara ekonomi, secara tidak sadar membuat nelayan harus bercocok tanam demi tunggakan-tunggakan hutang sewa rusun yang mengantri di bulan-bulan selanjutnya. Atau mungkin relokasi ke tempat-tempat di pinggiran laut, dipindah dari kampung asal ke tempat baru sejauh kurang lebih 25km, membuat warga pada akhirnya juga ‘colong kesempatan’ untuk pulang-pergi ke kampung asalnya karena di tempat baru tidak ada pekerjaan yang ‘menghasilkan’ seperti di tempat asalnya.

Sindy Febriyani dalam proses membuat Jakarta Unfair berangkat dari ajakan WatchdoC – sebuah rumah produksi audio visual – lewat surel yang ia terima, hal sama yang juga dilakukan WatchdoC sebelum membuat Belakang Hotel – film dokumenter tentang krisis air dan kompetisi perebutan air tanah antara warga dan industri pariwisata selepas maraknya pembangunan di sekitar pemukiman.

Dalam Jakarta Unfair, ia ingin menunjukkan dinamika hidup rakyat tergusur Jakarta bahwa mereka tidak sekedar ‘pindah’ – seperti apa yang dikatakan oleh media-media massa. “Lewat Jakarta Unfair, kami ingin mengadvokasi warga, bukan mengeksploitasi warga-warga yang digusur,” jawab Sindy menimpali salah satu pertanyaan dalam diskusi.

Dalam distribusinya, sementara ini gencaran yang dilakukan diberitakan melalui media-media sosial. Dengan rencana ke depan untuk memperluas jangkauan penonton dengan menyebarkannya secara gratis di kanal youtube di akhir tahun/awal tahun depan. Saat ini, tim Jakarta Unfair juga telah mengadakan dan membuka peluang bagi siapapun yang ingin memproyeksikan Jakarta Unfair di layar-layar terbuka.

Perihal distribusi, Kus, menuturkan pandangannya. Jika film-film dengan tujuan sebagai medium advokasi seperti ini lebih cocok memiliki ruang putarnya sendiri, tidak melalui langkah kurasional sebuah festival. “Film-film seperti ini sebaiknya tidak difestivalkan, tapi diputar di kampung-kampung, sehingga memunculkan perlawanan (grassroot) sebagai amunisi perlawanan baru untuk modal advokasi. Dan bagi kelas menengah, masalahnya hanya mau tidak untuk menginternalisasi isu yang ada di film untuk menentukan langkah yang akan diambil ke depan,” ujar Kus.

Tentang kekuatan film dokumenter sebagai medium dalam kontribusi kemanusiaannya – yang selama ini dipercayai oleh FFD. Ketiga pembicara memiliki pendapatnya masing-masing atas dampak yang bisa diraih oleh dokumenter bagi penontonnya.

“Tetap penting, dokumenter bisa merekam apa yang tidak ditampilkan oleh media arus utama. Membuka mata kita untuk melihat dunia luas,” ujar Sindy.

“Dari pengalaman personal ketika membuat Jakarta Unfair, kita dituntut untuk peka. Bahkan dari subjek yang tidak terlalu dekat dengan kita,” ucap Octi.

“Penting, karena dokumenter menyajikan fakta yang sebenarnya, mengungkapkan fenomena apa adanya. Sehingga pemerintah bisa memiliki opsi lain (advokasi). Ini adalah produksi pengetahuan dari realita, memasyarakatkan realisme dan merealismekan masyarakat. Akan lebih baik jika orang yang secara langsung terlibat dalam isu untuk mendokumentasikan permasalahannya sendiri. Dalam fungsi advokasi, sebaiknya dokumenter tidak hanya menjadi monumen, namun pergerakan di lapangan harus tetap lanjut,” tutup Kus. [Dwiki Aprinaldi]

Recent Posts
a50874d7e378c932e73737064730a48aSSSSSS