post

ffd

truth

2017

perspektif 2017

post-truth

Jauh sebelum era media beralih ke jempol likes dan share, informasi hanyalah berasal dari sebuah kantor yang memiliki wewenang penuh dari kekuatan tertentu —seperti negara— untuk mencari dan menyebarkan berita kepada khalayak. Kita bisa menilik radio pada masa perang dunia kedua sebagai alat komunikasi yang begitu penting untuk menyebarkan informasi tentang perkembangan peperangan sekutu melawan poros. Saking pentingnya, kabar pemboman Nagasaki oleh sekutu yang diterima pemuda di negara ini bisa jadi cikal bakal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Fakta ini membuktikan bahwa media telah mengawali pergerakan dan mobilisasi manusia. Itu saja belum termasuk tulisan para cendikia pribumi yang menularkan pemikiran progresifnya lewat media massa.

 

Seorang pemikir budaya massa berargumen bahwa demokrasi telah melahirkan media sebagai propaganda. Media kemudian dikuasai oleh korporasi dengan kekuatan yang lebih besar. Artinya media tidaklah innocent. Media arus utama seperti televisi, radio dan surat kabar merupakan agen dari ideologi dominan. Tapi massa tidaklah pasif. Mereka melawan, bernegosiasi, bahkan menolak dominasi media dengan narasi-narasi kecil lewat kampanye dan media yang diciptakannya sendiri. Media juga tidak pernah netral, seperti framing dan stereotipe yang dibangun tentang bagaimana si barat menggambarkan si timur dalam relasi yang timpang. Namun, perubahan lanskap media telah diramalkan oleh Marshall Mc Luhan dengan jargon populernya “medium is the message”. Dia bukan berbicara tentang konten media, melainkan bentuk, yakni bagaimana teknologi telah mengubah kebiasaan manusia mengonsumsi media.

 

Ramalan McLuhan ini membawa media yang awalnya didominasi oleh kekuatan tertentu, kini jadi milik semua orang. Demokratisasi seolah-olah memindahkan kuasa informasi ke tangan publik. Lewat dewa teknologi dan dominasi sosial media, orang-orang jadi punya ruang untuk menciptakan kebenaran informasi versinya sendiri. Meski demikian, kebenaran yang diciptakannya pun problematis karena belum tentu “benar”. Gejala paling tepat mungkin bisa dilihat dari polarisasi politik pada masa kampanye pemilihan kepala daerah yang masih segar dalam ingatan. Setiap orang dengan pemahaman kebenarannya sendiri bebas menyebarkan informasi yang dianggapnya benar, meskipun kabar itu tidak tervalidasi kebenarannya (bukan selalu berarti salah). Kabar tersebut memenuhi laman sosial media berkat “si pintar” bernama algoritma. Semakin ramai kabar tersebut dibicarakan dalam #tagar dan lingkaran sosial virtual, maka informasi itulah yang dipercaya sebagai kebenaran, sekalipun kabur. Kebenaran ini tidak hanya diyakini, tapi mampu membentuk polarisasi pandangan, sikap, bahkan pergerakan.

 

Informasi ternyata dapat melampaui kebenaran. Kebenaran telah kehilangan nilainya. Kebenaran tak lebih benar daripada jumlah pemencet tombol like. Kebenaran sahih lewat informasi berbasis “share-ing”. Berkat algoritma, tiap persona kebanjiran berita yang disukai teman-teman dunia mayanya, sekaligus mengeliminasi berita –juga seringkali teman lama- yang tidak disukainya, hingga menafikan horornya hoaks (berita bohong). Pada gejala mengerikan ini, masyarakat telah memasuki era baru pascakebenaran (post-truth). Kebenaran kini bersandar dalam relativisme yang merusak. Politik ketakutan, sentimen rasial dan sifat oportunistik sudah mengangkangi kebenaran yang sesungguhnya. Kenyataan objektif jadi tidak lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik. Kebenaran merupakan pilihan emosional dan keyakinan personal. Hingga klaim-klaim baru pun dibentuk atas kebenaran versinya sendiri.

 

Alih-alih demoktratisasi pengetahuan, post-truth membawa publik dalam gerakan aktivisme baru. Monopoli informasi manasuka ini membawa kelompok-kelompok tertentu meyakini berita yang melampaui kebenaran untuk membenarkan apa yang mereka perjuangkan, pertahankan bahkan korbankan, sekalipun sumir. Sebentar dari pengertin tersebut, jangan-jangan post-truth bukanlah produk millenials semata? Buktinya sejak lama para dalang menahbiskan dirinya lewat lakon wayang berwujud dalil kebenaran yang ditaati pengikutnya. Bahkan hingga kini, tukang obat di pasar malam lihai merekayasa kebenaran palsu lewat janji di bibir saja. Jadi apakah post-truth benar-benar istilah yang baru? Mungkin informasi tersebut tak perlu mudah dipercaya, karena orde baru sebenarnya telah mengimplementasi post-truth atas pembenaran label komunis selama bertahun-tahun tanpa sama sekali berlandaskan kebenaran objektif.

 

Artinya, praktek post-truth sudah ada sejak lama. Ia mungkin tidak dikenal sepopuler sekarang. Tema “Post-Truth” pada Festival Film Dokumenter tahun ini digunakan sebagai momen perayaan hari jadi pertamanya setelah istilah ini terpilih dalam Oxford Dictionary Word of the Year 2016. Hal ini diwujudkan salah satunya dengan pilihan-pilihan film yang melampaui kebenaran definisi dokumenter. Kami mewadahi film-film yang diklaim pembuatnya sebagai bentuk dokumenter, meski ambigu sekalipun. Kami pun membangun klaim arbitrer akan bentuk-bentuk baru dokumenter. Salah duanya, kami juga ingin terlibat dalam euforia post-truth dengan menemukan praktek-prakteknya dalam rentang masa yang lebih panjang. Bukan cuma merayakan, kami pun mengajak memaknai post-truth secara reflektif dengan melihat kembali kebenaran yang tak terbantahkan. Tidak dengan abai lalu membiarkan post-truth menggerogoti common sense, tetapi menawarkan tempat pada skeptisisme untuk segala rupa informasi supaya ia bisa punya relasi positif dengan kritisisme, vice versa.

 

Sazkia Noor Anggraini

1f8d4fc67b9895dd69ed442f044a1cce,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,